Liputan6.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir timbul pro-kontra tentang keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga Manajemen UI mengatakan untuk pertamakalinya keuntungan BUMN telah menyalib keuntungan Khazanah (protecting BUMN Malaysia). Pada 2018, BUMN Indonesia mencetak laba bersih Rp 188 triliun. Sedangkan BUMN Malaysia atau Khazanah rugi 6,3 miliar ringgit atau Rp 21 triliun.
Beberapa ekonom juga ikut mengulas mengenai kinerja BUMN tersebut. Ulasan tersebut hingga menyentuh rasio rasio seperti return on equity (ROE)dan Return on Assets (ROA). Ada juga yang membandingkan antara kinerja saat ini dengan lima tahun lalu. 
Terkait perdebatan itu, guru besar UI Rhenald Kasali menyampaikan, ROE dan ROA bukanlah alat tunggal yang bisa dijadikan acuan untuk menilai kinerja BUMN.
“Sebab BUMN adalah pelaksana dari pasal 33 UUD 45. Jadi walaupun ada motif keuntungan, prinsipnya adalah terjadinya pembangunan, bukan memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya seperti dalam kapitalisme atau perusahaaan swasta,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3/2019).

“BUMN boleh dan sebaiknya untung, tapi tidak boleh maximizing profit, seperti cara pandang mahasiswa yang baru belajar,” tambahnya.
Ia juga menyayangkan kalau para pengamat mengarahkan BUMN dikelola secara neolib. Baginya, pandangan lain yang mengatakan BUMN tak boleh terbebani oleh misi pemerintah, sangat terispirasi oleh kapitalisme pasca oil crises 1973 yang menekankan bahwa “uang harus dipakai untuk mendapatkan uang” sebesar-besarnya.
Prinsip neolib itu diketahui telah mengakibatkan terjadinya krisis di generation Orba 1998 dan di Amerika Serikat 2008 yg menimbulkan ketimpangan yang sangat besar dan pengangguran dimana-mana.
Menurutnya, semakin tinggi ROE dan ROA BUMN, semakin rugi rakyatnya. Pandangan kaum neolib ini membuat mereka sejalan dengan Monetary establishment Dunia yang mengkritik pedas pembangunan Infrastruktur Jokowi. Monetary establishment Dunia dalam kritiknya menyebut tarif listrik PLN, jalan tol, harga BBM dan tarif-tarif yang dibuat BUMN terlalu rendah sehingga membuat investasi di BUMN kurang menarik.
Pendiri Rumah Perubahan ini menyarankan agar para pakar melihat juga geliat investasi infrastruktur publik untuk keuntungan masyarakat. “Pembangunan fasilitas publik itu tak akan pernah terjadi kalau BUMN dan pemerintah didorong harus cepat-cepat dapat untung atau harus langsung ramai.” kata dia.
“konsekuensinya berat,” ujarnya. Selain memicu inflasi, rakyat juga akan sangat terluka. Oleh karenanya ROE dan ROA BUMN memang jangan terlalu tinggi. Harus moderat.

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan